Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

TEHEGO NDRAHA, S.Pd Bantah Langgar Peraturan Pendidikan

Rabu, 31 Oktober 2018 | 6:21 am
Reporter: Red
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 170

Lembar 1 Hak Jawab.red

Lembar 2 Hak Jawab.red

 

Nias LintasPe –

Tahego Ndraha Membantah telah melanggar Peraturan Pendidikan yaitu adanya dugaan mengeluarkan anak didik dari sekolah secara sepihak. Hal tersebut disampaikannya dalam surat bantahan tertanggal 29 Oktober 2018 yang diterima Redaksi Lintas Peristiwa. Bantahan ini terkait pemberitaan di media online Lintasperistiwa yang terbit Kamis, 25 oktober 2018 dengan judul “Tehego Ndraha, S.Pd diduga Melanggar Peraturan Pendidikan”.

Tehego menyampaikan bahwa benar ada 2 (dua) orang siswa SMK Negeri 1 Sogaeadu yang telah dikembalikan kepada orang tuanya pada tanggal 20 Oktober 2018. Keputusan tersebut diambil setelah melalui rapat Dewan Guru, dan keputusan tersebut didasari atas penegakan peraturan sekolah.

Menurut Tahego Ndraha, Kedua siswa tersebut dikembalikan kepada orang tuanya karena telah beberapa kali melanggar peraturan sekolah.

“Pihak sekolah sudah beberapa kali memanggil orang tua kedua siswa tersebut dalam rangka melaksanakan pembinaan, bahkan kedua siswa tersebut dan orang tuanya sudah beberapa kali juga menandatangi surat perjanjian bermaterai”. Ungkapnya.

Selain itu, Tahego Ndraha juga membantah bahwa dirinya tidak kooperatif terhadap wartawan, namun dia mengakui pada saat awak media melakukan konfirmasi, sambungan telepon selulernya beberapa kali terputus, sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Namun dirinya telah mengundang awak media untuk datang langsung ke sekolah untuk kemudian mengklarifikasi langsung permasalahan tersebut.

Kepala UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera utara, Gafarin lase ketika disampaikan terkait permasalahan tersebut beliau menyampaikan, bahwa sekolah jangan terlalu gegabah memberhentikan siswa, karena setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan.

“Pendidikan adalah hak anak-anak, bahkan siswa yang bermasalah hukum pun tetap masih memperoleh hak pendidikan”, dan Tiap sekolah dilarang melakukan pemecatan siswa sejak tahun 2016,Yang dipenjara saja bisa mendapat pendidikan dan ujian”. Ungkapnya.

Gafardin lase menambahkan, bahwa sudah menjadi tugasnya sekolah untuk melakukan pembinaan terhadap siswa yang bermasalah seperti itu. Pihak sekolah harus mampu membuat metode pembinaan bagi siswa-siswa yang bermasalah.

“Sekolah kan tugasnya bukan memecat, namun membina, mendidik serta mengajar. Caranya membina bagaimana? Kembali ke pihak sekolah. Dan seperti apapun tingkat kenakalan anak atau siswa, sekolah harus mampu untuk membinanya”. Jelasnya.

Sementara itu, El selaku orang tua menyampaikan rasa kecewanya tehadap keputusan sekolah dan berharap adanya tindakan dari Pemerintah Kabupaten Nias melalui Kacabdis Pemprov sumut untuk mengembalikan hak anaknya untuk memperoleh pendidikan Sebagaimana anak-anak yang lain.(tim)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.