Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Moeldoko: Pemerintah Tegas pada Peristiwa Nduga, Lindungi Masyarakat Asli Maupun Pendatang di Papua

Rabu, 5 Desember 2018 | 5:28 pm
Reporter: Red/Rilis
Posted by: Ahmad Jahri
Dibaca: 77

JAKARTA, LintasPe

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah memiliki sikap tegas mengutuk keras Peristiwa Nduga. “Ini bukan hanya aksi kriminal biasa. Ini aksi terorisme oleh Organisasi Papua Merdeka,” kata Moeldoko di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Rabu, 5 Desember 2018.

Panglima TNI 2013-2015 itu menyatakan, pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan keamanan di papua. “Pembangunan di Papua tetap dilanjutkan. Karena ini adalah upaya membuka infrastruktur daerah tertinggal yang menjadi visi Presiden Jokowi,” kata Moeldoko. Ditegaskan pula bahwa TNI dan Polri akan melindungi warga sipil asli Papua maupun pendatang dari gangguan kelompok ini.

Penyerangan dan pembunuhan terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya pada Minggu, 2 Desember 2018, dilakukan saat mereka tengah membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Saat ini, jumlah korban tepatnya masih dikonfirmasikan.

Selain itu juga terjadi penyerangan terhadap pos pengamanan TNI di Distrik Mbua, Ndiga pada Senin, 3 Desember 2018 yang mengakibatkan seorang anggota TNI, Sersan Handoko, meninggal dan satu lagi terluka tembak.

Moeldoko berharap TNI dan Polri tak perlu terprovokasi dengan kejadian ini. “Tetaplah berlaku profesional dan proporsional. Jangan terpancing melakukan aksi balas dendam. Tunjukkan bahwa prajurit dan bhayangkara akan menjaga dan mengawal pembangunan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” ungkap peraih bintang Adhi Makayasa 1981 itu.

Atas langkah dan tindakan yang sudah dan akan diambil oleh Pemerintah terhadap pelaku gerakan bersenjata ini, Moeldoko meminta para pihak yang selama ini melihat dari sudut berbeda untuk tidak menerapkan standar ganda. Jika saat terjadi kekerasan dari pihak TNI lalu kelompok HAM bersuara lantang, maka pada peristiwa di Nduga, standar serupa harus diterapkan pada pelaku kejahatan kemanusiaan ini. “Jangan melihat peristiwa yang terjadi di Papua dengan sebelah mata,” ungkapnya.

Mantan Wakil Gubernur Lemhanas menyatakan, pemerintah akan memetakan daerah-daerah mana yang tidak aman dan memerlukan penjagaan khusus. “Kami juga akan data perusahaan-perusahaan atau BUMN mana saja yang memerlukan pengawalan dalam melakukan pekerjaan strategisnya,” kata Moeldoko.

Ia memaparkan, saat ini sedang dibangun jalan Trans Papua, yang khusus antara Wamena – Agats (termasuk melewati Nduga) sepanjang lebih dari 800 kilometer. Sementara itu, PT Istaka Karya mendapat tugas untuk membangun 14 jembatan di Trans Papua, dengan 11 jembatan di antaranya sedang dalam proses pengerjaan.

“Nduga termasuk zona merah. Daerah simbol kemiskinan, keterbelakangan, dan rawan konflik sosial. Pemerintahan Jokowi memperhatikan benar pembangunan kawasan tertinggal di Papua,” ungkapnya.

Moeldoko menerangkan, saat ini 150 anggota TNI dan Polri digerakkan untuk memulihkan kondisi keamanan di Papua. “Kami tidak ingin orang-orang yang sedang bekerja di sana, maupun masyarakat asli Papua merasa tidak aman,” katanya.

 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.