Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Aksi Kades Nodai Netralitas Pilkada Sumsel

Senin, 14 Mei 2018 | 4:58 pm
Reporter: Ahmad Jahri
Posted by: Ahmad Jahri
Dibaca: 258

 
 
MUBA Lintaspe- 
 
Jajaran Kepala Desa di Kabupaten Musi Banyuasin disinyalir mulai digoyang netralitasnya menjelang pesta demokrasi khusunya Pilkada Sumsel. Berbagai kegiatan ditaja, dan dalam kegiatannya diselipkan dukungan  untuk salah satu paslon kontestan Pilkada Sumsel, salah satunya dalam kegiatan Bimbingan tehnik (Bimtek) yang diikuti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara serta Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  yang digelar dibandung belum lama ini. 
 
Kegiatan ini ditaja Pemkab Muba melibatkan seluruh kades dan aparatur desa se-Muba dalam kegiatan Bimtek yang digelar di Bandung. Indikasi adanya pengarahan untuk mendukung salah satu paslon kontestan Pilkada Sumsel ini mulai terlihat dari sikap sejumlah kades yang berani tampil gagah mendukung salah satu paslon. 
 
“Setelah Bimtek para kades ini tak malu malu lagi bersikap mendukung salah satu paslon, mereka berfoto dengan acungan jari salam khas salah satu paslon. Hebatnya foto tersebut di upload di media sosial dan bahkan ada yang dalam kondisi berpakaian dinas, “Kata Jerika Andra tokoh pemuda Sekayu dikediamannya linkugan satu(1) kel. kayuara, Sabtu (12/05/18).
 
Jerika Andrapun sangat menyayangkan hal tersebut, karena seharusnya kades maupun aparatur sipil negara menjaga netralitasnya dalam Pilkada.  Selain itu, sikap tersebut bisa berujung pidana dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara atau denda minimal 200 juta dan maksimal 1 Milyar. 
 
“Larangan Kades dan Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat menjadi timses diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, ” jelas jeri
 
Agusta Surya Buana, pemerhati Pilkada Sumsel menambahkan, terkait perihal keberpihakan kades dalam Pilkada Sumsel, seharusnya menjadi perhatian serius Bawaslu Sumsel ataupun Panwaslu di Kabupaten /Kota. Lembaga yang bertindak sebagai wasit dalam perhelatan Pilkada seharusnya jeli melihat kondisi tersebut dan berani bertindak dalam setiap indikasi pelanggaran. 
 
“Selain fungsi Pengawasan, dalam fungsinya sebagai Penindakan Kesalahan ada 3(tiga) hal yang menjadi wewenang Bawaslu, yakni Kesalahan Administrasi, Kode Etik dan Kesalahan Pidana, “kata Deni dalam pesan singkatnya kepada awak media, Sabtu, (12/05/18).
 
Dalam kesalahan kode etik, lanjut deni, tentunya masih ada beberapa katagori bila dilakukan oleh pasangan calon yang dapat didiskualifikasi diantaranya Money Politik, Petahana Yang Mengeluarkan Kebijakan Yang Menguntungkan dan Petahana Yang Melakukan Mutasi Tanpa Persetujuan Mendagri.
 
“Sesuai dengan Undang-undang, selain politik uang, petahana yang mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan pasangan calon akan didiskualifikasi,” paparnya.
 
Asisten I Pemkab Muba, Rusli dalam pesan WhatsApp nya,  membantah adanya arahan atau mobilisasi kades dalam Pilkada Sumsel.
 
“Tidak ada arahan dari kita untuk memilih atau memenangkan paslon tertentu, karena Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga netralitasnya,” ujar Rusli.
 
Kemudian awak mediapun melakukan konfirmasi melalui pesan singkat kepada salah satu kepala desa yang ada dalam foto tersebut, namun sampai saat berita ini diterbitkan yang bersangkutan belum menanggapi pesan singkat melalui via sms dan WhatsApp, terkait dugaan atas keberpihakan dirinya kepada salah satu paslon pilgub sumsel yang disampaikan dengan terang-terangan pada salah satu akun Fecebook. (Ahmad Jahri)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.